Dalam tulisan ini dijelaskan, kendati upaya untuk membatasi perdagangan sirip hiu dalam konferensi CITES baru-baru ini gagal, akibat kuatnya desakan kepentingan ekonomi dibanding keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang, namun upaya penegakan peraturan untuk mengatasi perdagangan sirip hiu tidak akan pernah berhenti.
Seperti yang dilakukan oleh lembaga Shark Savers/WildAid yang mencanangkan kampanye ‘Say No to Shark Fin Soup‘ yang dilancarkan di Cina sebagai konsumen utama sirip hiu dunia, telah berhasil mempengaruhi puluhan juta orang, dan hasilnya ternyata cukup baik. Sekitar 80% orang yang melihat kampanye tersebut, menghentikan atau megurangi konsumsi sirip hiu. Hal yang sama juga dilakukan di berbagai kota besar dunia lainnya, seperti di Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapura, Taipei, Vancouver dan lain sebagainya, telah berhasil menciptakan sebuah citra baru bagi konsumen sirip hiu, dari sebuah hidangan yang dianggap bergengsi menjadi sebuah aktivitas kuliner yang memalukan jika dilakukan.
Bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Di negara kita, perburuan hiu sudah dimulai sejak era 1970-an, dan Indonesia adalah penyuplai sekitar 14% dari kebutuhan sirip hiu dunia antara tahun 1998 hingga 2002. Terkait dengan meningkatnya pasar bagi sirip hiu untuk dikonsumsi, maka tingkat perburuan ikan hiu di Indonesia juga terus meningkat. Perburuan ikan hiu di Indonesia meningkat dari hanya sekitar 1000 Metrik ton di tahun 1950, menjadi 117.600 metrik ton di tahun 2003 dengan nilai ekspor mencapai 6000 Dollar AS di tahun 1975 dan membengkak hingga lebih dari10 juta dollar di tahun 1991. Sebagian besar sirip hiu ini dikonsumsi oleh para penikmat kuliner kelas hotel bintang lima dan sebagian restoran yang menyediakan masakan Cina kelas atas.
Terlihat jelas, bahwa pasar yang terus berkembang menjadi faktor utama meningkatnya perburuan sirip hiu. Namun akibatnya jelas, ikan hiu hanya dinikmati siripnya saja, dan selebihnya dibuang. Akibat praktek ini sisa pembuangan daging ikan hiu terus terjadi di seluruh dunia, setiap tahun sekitar 200.000 metrik ton bangkai hiu dibuang. Pengambilan sirip ikan hiu, sudah dilarang oleh Undang-Undanga di berbagai negara, namun hal ini masih legal di Indonesia. Apalagi, sekitar 90% kapal nelayan di Indonesia berukuran kecil dan tidak memiliki sarana pendingin yang memadai, membuang secepatnya daging hiu yang tidak dibutuhkan dan hanya menyimpan siripnya, menjadi sesuatu yang jauh lebih efisien.
Nilai ekonomi yang tinggi juga dianggap sesuat yang menjanjikan bagi para nelayan. Dalam setiap penangkapan, dari kasus yang diangkat tahun 1989 di desa Karangson do sebelah timur perairan Jakarta yang diteliti selama dua bulan menyatakan bahwa keuntungan dari penangkapan hiu setelah dipotong biaya operasi bisa mencapai 18 dollar AS (sekitar Rp 160.000 rupiah saat ini) untuk setiap kapal, dan dibagi setengahnya kepada pemilik kapal, 20% untuk kapten kapal dan sepuluh persen untuk setiap awak kapal. Namun faktanya, dari 22 kapal yang diteliti, drlapan diantaranya justru mengalami kerugian, karena biaya untuk menangkapnya lebih besar dibanding keuntungannya. Fakta lainnya, kendati harga sirip hiu mengalami kenaikan signifikan dari era 1980-an ke era 1990-an, namun biaya operasional untuk menangkap, dan keuntungannya bagi para nelayan justru terus menurun.
Temuan yang juga menarik adalah, nelayan ternyata tidak mengalami penurunan penghasilan yang signifikan jika tiak menangkap hiu. Dalam sebuah studi kasus yang dilakukan di Jawa Tengah, peneliti mencoba mengurangi tangkapan hiu mulai dari 25%, lalu meningkat 50% dan meningkat lagi 75%, bahkan hingga 100% mereka tidak menangkap hiu. Ternyata hasilnya sama, dengan tidak menangkap hiu penghasilan menurun hanya berkurang sekitar 7% bagi pemilik kapal, dan hanya berkurang 3% bagi awak kapalnya.
Dengan adanya temuan ini menjadi jelas, bahwa argumen beberapa delegasi di konferensi CITES yang mengatakan bahwa pelarangan perburuan sirip hiu untuk beberapa negara miskin seperti Indonesia, akan merugikan nelayan menjadi tidak berdasar samasekali. Terbukti, bahwa nelayan tidak mengalami kerugian finansial signifikan jika tidak menangkap hiu.
Keuntungan yang paling jelas diterima adalah para bandar ikan hiu, serta sejumlah besar restoran di berbagai hotel bintang lima dan restoran-restoran kelas atas di berbagai kota di Indonesia yang bisa menjual sup sirip ikan hiu seharga Rp 950.000 semangkuk,
Puncak ekspor sirip hiu dari Indonesia adalah tahun 1990an dan kemudian disusul dengan penurunan yang tajam seiring dengan terus berkurangnya populasi ikan hiu. Akibatnya, perburuan yang tadinya bisa dilakukan di berbagai lokasi di Indonesia, kini terus bergeser ke arah timur, menuju ke wilayah Papua dan sekitarnya. Salah satunya adalah perairan Raja Ampat yang memiliki kekayaan hayati yang sangat tinggi di dunia dan menjadi bagian dari Segitiga Terumbu Karang Dunia. Dengan siklus kelahiran sekali dalam setiap dua hingga tiga tahun, tekanan perburuan ini semakin membuat populasi hiu tertekan di kawasan Timur Indonesia.
Lalu bagaimana menekan perburuan hiu di Indonesia? Belajar dari Raja Ampat, nampaknya ekowisata yang meningkatkan perekonomian lokal bisa menjadi sebuah jawaban. Salah satunya adalah pembentukan Misool Eco Resort yang dilakukan oleh Andrew, Marit Miners dan Thorben NIemann, yang tidak hanya menjadi tujuan wisata belaka namun juga sebuah model konservasi, keberlanjutan dan keramahan warga lokal. Mereka pun mulai meninggalkan kebiasaan buruk dengan melakukan pemboman ikan, penangapan hiu, karena memiliki sumber pendapatan alternatif yang lebih menguntungkan. Karena lagi-lagi, nelayan tidak pernah diuntungkan dengan kejahatan lingkungan, hanya pihak tertentu yang menikmati tanpa memikirkan keberlangsungan sumber daya alam yang masih tersisa.
Terlihat jelas, bahwa pasar yang terus berkembang menjadi faktor utama meningkatnya perburuan sirip hiu. Namun akibatnya jelas, ikan hiu hanya dinikmati siripnya saja, dan selebihnya dibuang. Akibat praktek ini sisa pembuangan daging ikan hiu terus terjadi di seluruh dunia, setiap tahun sekitar 200.000 metrik ton bangkai hiu dibuang. Pengambilan sirip ikan hiu, sudah dilarang oleh Undang-Undanga di berbagai negara, namun hal ini masih legal di Indonesia. Apalagi, sekitar 90% kapal nelayan di Indonesia berukuran kecil dan tidak memiliki sarana pendingin yang memadai, membuang secepatnya daging hiu yang tidak dibutuhkan dan hanya menyimpan siripnya, menjadi sesuatu yang jauh lebih efisien.
Nilai ekonomi yang tinggi juga dianggap sesuat yang menjanjikan bagi para nelayan. Dalam setiap penangkapan, dari kasus yang diangkat tahun 1989 di desa Karangson do sebelah timur perairan Jakarta yang diteliti selama dua bulan menyatakan bahwa keuntungan dari penangkapan hiu setelah dipotong biaya operasi bisa mencapai 18 dollar AS (sekitar Rp 160.000 rupiah saat ini) untuk setiap kapal, dan dibagi setengahnya kepada pemilik kapal, 20% untuk kapten kapal dan sepuluh persen untuk setiap awak kapal. Namun faktanya, dari 22 kapal yang diteliti, drlapan diantaranya justru mengalami kerugian, karena biaya untuk menangkapnya lebih besar dibanding keuntungannya. Fakta lainnya, kendati harga sirip hiu mengalami kenaikan signifikan dari era 1980-an ke era 1990-an, namun biaya operasional untuk menangkap, dan keuntungannya bagi para nelayan justru terus menurun.
Temuan yang juga menarik adalah, nelayan ternyata tidak mengalami penurunan penghasilan yang signifikan jika tiak menangkap hiu. Dalam sebuah studi kasus yang dilakukan di Jawa Tengah, peneliti mencoba mengurangi tangkapan hiu mulai dari 25%, lalu meningkat 50% dan meningkat lagi 75%, bahkan hingga 100% mereka tidak menangkap hiu. Ternyata hasilnya sama, dengan tidak menangkap hiu penghasilan menurun hanya berkurang sekitar 7% bagi pemilik kapal, dan hanya berkurang 3% bagi awak kapalnya.
Dengan adanya temuan ini menjadi jelas, bahwa argumen beberapa delegasi di konferensi CITES yang mengatakan bahwa pelarangan perburuan sirip hiu untuk beberapa negara miskin seperti Indonesia, akan merugikan nelayan menjadi tidak berdasar samasekali. Terbukti, bahwa nelayan tidak mengalami kerugian finansial signifikan jika tidak menangkap hiu.
Keuntungan yang paling jelas diterima adalah para bandar ikan hiu, serta sejumlah besar restoran di berbagai hotel bintang lima dan restoran-restoran kelas atas di berbagai kota di Indonesia yang bisa menjual sup sirip ikan hiu seharga Rp 950.000 semangkuk,
Puncak ekspor sirip hiu dari Indonesia adalah tahun 1990an dan kemudian disusul dengan penurunan yang tajam seiring dengan terus berkurangnya populasi ikan hiu. Akibatnya, perburuan yang tadinya bisa dilakukan di berbagai lokasi di Indonesia, kini terus bergeser ke arah timur, menuju ke wilayah Papua dan sekitarnya. Salah satunya adalah perairan Raja Ampat yang memiliki kekayaan hayati yang sangat tinggi di dunia dan menjadi bagian dari Segitiga Terumbu Karang Dunia. Dengan siklus kelahiran sekali dalam setiap dua hingga tiga tahun, tekanan perburuan ini semakin membuat populasi hiu tertekan di kawasan Timur Indonesia.
Lalu bagaimana menekan perburuan hiu di Indonesia? Belajar dari Raja Ampat, nampaknya ekowisata yang meningkatkan perekonomian lokal bisa menjadi sebuah jawaban. Salah satunya adalah pembentukan Misool Eco Resort yang dilakukan oleh Andrew, Marit Miners dan Thorben NIemann, yang tidak hanya menjadi tujuan wisata belaka namun juga sebuah model konservasi, keberlanjutan dan keramahan warga lokal. Mereka pun mulai meninggalkan kebiasaan buruk dengan melakukan pemboman ikan, penangapan hiu, karena memiliki sumber pendapatan alternatif yang lebih menguntungkan. Karena lagi-lagi, nelayan tidak pernah diuntungkan dengan kejahatan lingkungan, hanya pihak tertentu yang menikmati tanpa memikirkan keberlangsungan sumber daya alam yang masih tersisa.
Terlihat jelas, bahwa pasar yang terus berkembang menjadi faktor utama meningkatnya perburuan sirip hiu. Namun akibatnya jelas, ikan hiu hanya dinikmati siripnya saja, dan selebihnya dibuang. Akibat praktek ini sisa pembuangan daging ikan hiu terus terjadi di seluruh dunia, setiap tahun sekitar 200.000 metrik ton bangkai hiu dibuang. Pengambilan sirip ikan hiu, sudah dilarang oleh Undang-Undanga di berbagai negara, namun hal ini masih legal di Indonesia. Apalagi, sekitar 90% kapal nelayan di Indonesia berukuran kecil dan tidak memiliki sarana pendingin yang memadai, membuang secepatnya daging hiu yang tidak dibutuhkan dan hanya menyimpan siripnya, menjadi sesuatu yang jauh lebih efisien.
Nilai ekonomi yang tinggi juga dianggap sesuat yang menjanjikan bagi para nelayan. Dalam setiap penangkapan, dari kasus yang diangkat tahun 1989 di desa Karangson do sebelah timur perairan Jakarta yang diteliti selama dua bulan menyatakan bahwa keuntungan dari penangkapan hiu setelah dipotong biaya operasi bisa mencapai 18 dollar AS (sekitar Rp 160.000 rupiah saat ini) untuk setiap kapal, dan dibagi setengahnya kepada pemilik kapal, 20% untuk kapten kapal dan sepuluh persen untuk setiap awak kapal. Namun faktanya, dari 22 kapal yang diteliti, drlapan diantaranya justru mengalami kerugian, karena biaya untuk menangkapnya lebih besar dibanding keuntungannya. Fakta lainnya, kendati harga sirip hiu mengalami kenaikan signifikan dari era 1980-an ke era 1990-an, namun biaya operasional untuk menangkap, dan keuntungannya bagi para nelayan justru terus menurun.
Temuan yang juga menarik adalah, nelayan ternyata tidak mengalami penurunan penghasilan yang signifikan jika tiak menangkap hiu. Dalam sebuah studi kasus yang dilakukan di Jawa Tengah, peneliti mencoba mengurangi tangkapan hiu mulai dari 25%, lalu meningkat 50% dan meningkat lagi 75%, bahkan hingga 100% mereka tidak menangkap hiu. Ternyata hasilnya sama, dengan tidak menangkap hiu penghasilan menurun hanya berkurang sekitar 7% bagi pemilik kapal, dan hanya berkurang 3% bagi awak kapalnya.
Dengan adanya temuan ini menjadi jelas, bahwa argumen beberapa delegasi di konferensi CITES yang mengatakan bahwa pelarangan perburuan sirip hiu untuk beberapa negara miskin seperti Indonesia, akan merugikan nelayan menjadi tidak berdasar samasekali. Terbukti, bahwa nelayan tidak mengalami kerugian finansial signifikan jika tidak menangkap hiu.
Keuntungan yang paling jelas diterima adalah para bandar ikan hiu, serta sejumlah besar restoran di berbagai hotel bintang lima dan restoran-restoran kelas atas di berbagai kota di Indonesia yang bisa menjual sup sirip ikan hiu seharga Rp 950.000 semangkuk,
Puncak ekspor sirip hiu dari Indonesia adalah tahun 1990an dan kemudian disusul dengan penurunan yang tajam seiring dengan terus berkurangnya populasi ikan hiu. Akibatnya, perburuan yang tadinya bisa dilakukan di berbagai lokasi di Indonesia, kini terus bergeser ke arah timur, menuju ke wilayah Papua dan sekitarnya. Salah satunya adalah perairan Raja Ampat yang memiliki kekayaan hayati yang sangat tinggi di dunia dan menjadi bagian dari Segitiga Terumbu Karang Dunia. Dengan siklus kelahiran sekali dalam setiap dua hingga tiga tahun, tekanan perburuan ini semakin membuat populasi hiu tertekan di kawasan Timur Indonesia.
Lalu bagaimana menekan perburuan hiu di Indonesia? Belajar dari Raja Ampat, nampaknya ekowisata yang meningkatkan perekonomian lokal bisa menjadi sebuah jawaban. Salah satunya adalah pembentukan Misool Eco Resort yang dilakukan oleh Andrew, Marit Miners dan Thorben NIemann, yang tidak hanya menjadi tujuan wisata belaka namun juga sebuah model konservasi, keberlanjutan dan keramahan warga lokal. Mereka pun mulai meninggalkan kebiasaan buruk dengan melakukan pemboman ikan, penangapan hiu, karena memiliki sumber pendapatan alternatif yang lebih menguntungkan. Karena lagi-lagi, nelayan tidak pernah diuntungkan dengan kejahatan lingkungan, hanya pihak tertentu yang menikmati tanpa memikirkan keberlangsungan sumber daya alam yang masih tersisa.
Terlihat jelas, bahwa pasar yang terus berkembang menjadi faktor utama meningkatnya perburuan sirip hiu. Namun akibatnya jelas, ikan hiu hanya dinikmati siripnya saja, dan selebihnya dibuang. Akibat praktek ini sisa pembuangan daging ikan hiu terus terjadi di seluruh dunia, setiap tahun sekitar 200.000 metrik ton bangkai hiu dibuang. Pengambilan sirip ikan hiu, sudah dilarang oleh Undang-Undanga di berbagai negara, namun hal ini masih legal di Indonesia. Apalagi, sekitar 90% kapal nelayan di Indonesia berukuran kecil dan tidak memiliki sarana pendingin yang memadai, membuang secepatnya daging hiu yang tidak dibutuhkan dan hanya menyimpan siripnya, menjadi sesuatu yang jauh lebih efisien.
Nilai ekonomi yang tinggi juga dianggap sesuat yang menjanjikan bagi para nelayan. Dalam setiap penangkapan, dari kasus yang diangkat tahun 1989 di desa Karangson do sebelah timur perairan Jakarta yang diteliti selama dua bulan menyatakan bahwa keuntungan dari penangkapan hiu setelah dipotong biaya operasi bisa mencapai 18 dollar AS (sekitar Rp 160.000 rupiah saat ini) untuk setiap kapal, dan dibagi setengahnya kepada pemilik kapal, 20% untuk kapten kapal dan sepuluh persen untuk setiap awak kapal. Namun faktanya, dari 22 kapal yang diteliti, drlapan diantaranya justru mengalami kerugian, karena biaya untuk menangkapnya lebih besar dibanding keuntungannya. Fakta lainnya, kendati harga sirip hiu mengalami kenaikan signifikan dari era 1980-an ke era 1990-an, namun biaya operasional untuk menangkap, dan keuntungannya bagi para nelayan justru terus menurun.
Temuan yang juga menarik adalah, nelayan ternyata tidak mengalami penurunan penghasilan yang signifikan jika tiak menangkap hiu. Dalam sebuah studi kasus yang dilakukan di Jawa Tengah, peneliti mencoba mengurangi tangkapan hiu mulai dari 25%, lalu meningkat 50% dan meningkat lagi 75%, bahkan hingga 100% mereka tidak menangkap hiu. Ternyata hasilnya sama, dengan tidak menangkap hiu penghasilan menurun hanya berkurang sekitar 7% bagi pemilik kapal, dan hanya berkurang 3% bagi awak kapalnya.
Dengan adanya temuan ini menjadi jelas, bahwa argumen beberapa delegasi di konferensi CITES yang mengatakan bahwa pelarangan perburuan sirip hiu untuk beberapa negara miskin seperti Indonesia, akan merugikan nelayan menjadi tidak berdasar samasekali. Terbukti, bahwa nelayan tidak mengalami kerugian finansial signifikan jika tidak menangkap hiu.
Keuntungan yang paling jelas diterima adalah para bandar ikan hiu, serta sejumlah besar restoran di berbagai hotel bintang lima dan restoran-restoran kelas atas di berbagai kota di Indonesia yang bisa menjual sup sirip ikan hiu seharga Rp 950.000 semangkuk,
Puncak ekspor sirip hiu dari Indonesia adalah tahun 1990an dan kemudian disusul dengan penurunan yang tajam seiring dengan terus berkurangnya populasi ikan hiu. Akibatnya, perburuan yang tadinya bisa dilakukan di berbagai lokasi di Indonesia, kini terus bergeser ke arah timur, menuju ke wilayah Papua dan sekitarnya. Salah satunya adalah perairan Raja Ampat yang memiliki kekayaan hayati yang sangat tinggi di dunia dan menjadi bagian dari Segitiga Terumbu Karang Dunia. Dengan siklus kelahiran sekali dalam setiap dua hingga tiga tahun, tekanan perburuan ini semakin membuat populasi hiu tertekan di kawasan Timur Indonesia.
Lalu bagaimana menekan perburuan hiu di Indonesia? Belajar dari Raja Ampat, nampaknya ekowisata yang meningkatkan perekonomian lokal bisa menjadi sebuah jawaban. Salah satunya adalah pembentukan Misool Eco Resort yang dilakukan oleh Andrew, Marit Miners dan Thorben NIemann, yang tidak hanya menjadi tujuan wisata belaka namun juga sebuah model konservasi, keberlanjutan dan keramahan warga lokal. Mereka pun mulai meninggalkan kebiasaan buruk dengan melakukan pemboman ikan, penangapan hiu, karena memiliki sumber pendapatan alternatif yang lebih menguntungkan. Karena lagi-lagi, nelayan tidak pernah diuntungkan dengan kejahatan lingkungan, hanya pihak tertentu yang menikmati tanpa memikirkan keberlangsungan sumber daya alam yang masih tersisa.
Terlihat jelas, bahwa pasar yang terus berkembang menjadi faktor utama meningkatnya perburuan sirip hiu. Namun akibatnya jelas, ikan hiu hanya dinikmati siripnya saja, dan selebihnya dibuang. Akibat praktek ini sisa pembuangan daging ikan hiu terus terjadi di seluruh dunia, setiap tahun sekitar 200.000 metrik ton bangkai hiu dibuang. Pengambilan sirip ikan hiu, sudah dilarang oleh Undang-Undanga di berbagai negara, namun hal ini masih legal di Indonesia. Apalagi, sekitar 90% kapal nelayan di Indonesia berukuran kecil dan tidak memiliki sarana pendingin yang memadai, membuang secepatnya daging hiu yang tidak dibutuhkan dan hanya menyimpan siripnya, menjadi sesuatu yang jauh lebih efisien.
Nilai ekonomi yang tinggi juga dianggap sesuat yang menjanjikan bagi para nelayan. Dalam setiap penangkapan, dari kasus yang diangkat tahun 1989 di desa Karangson do sebelah timur perairan Jakarta yang diteliti selama dua bulan menyatakan bahwa keuntungan dari penangkapan hiu setelah dipotong biaya operasi bisa mencapai 18 dollar AS (sekitar Rp 160.000 rupiah saat ini) untuk setiap kapal, dan dibagi setengahnya kepada pemilik kapal, 20% untuk kapten kapal dan sepuluh persen untuk setiap awak kapal. Namun faktanya, dari 22 kapal yang diteliti, drlapan diantaranya justru mengalami kerugian, karena biaya untuk menangkapnya lebih besar dibanding keuntungannya. Fakta lainnya, kendati harga sirip hiu mengalami kenaikan signifikan dari era 1980-an ke era 1990-an, namun biaya operasional untuk menangkap, dan keuntungannya bagi para nelayan justru terus menurun.
Temuan yang juga menarik adalah, nelayan ternyata tidak mengalami penurunan penghasilan yang signifikan jika tiak menangkap hiu. Dalam sebuah studi kasus yang dilakukan di Jawa Tengah, peneliti mencoba mengurangi tangkapan hiu mulai dari 25%, lalu meningkat 50% dan meningkat lagi 75%, bahkan hingga 100% mereka tidak menangkap hiu. Ternyata hasilnya sama, dengan tidak menangkap hiu penghasilan menurun hanya berkurang sekitar 7% bagi pemilik kapal, dan hanya berkurang 3% bagi awak kapalnya.
Dengan adanya temuan ini menjadi jelas, bahwa argumen beberapa delegasi di konferensi CITES yang mengatakan bahwa pelarangan perburuan sirip hiu untuk beberapa negara miskin seperti Indonesia, akan merugikan nelayan menjadi tidak berdasar samasekali. Terbukti, bahwa nelayan tidak mengalami kerugian finansial signifikan jika tidak menangkap hiu.
Keuntungan yang paling jelas diterima adalah para bandar ikan hiu, serta sejumlah besar restoran di berbagai hotel bintang lima dan restoran-restoran kelas atas di berbagai kota di Indonesia yang bisa menjual sup sirip ikan hiu seharga Rp 950.000 semangkuk,
Puncak ekspor sirip hiu dari Indonesia adalah tahun 1990an dan kemudian disusul dengan penurunan yang tajam seiring dengan terus berkurangnya populasi ikan hiu. Akibatnya, perburuan yang tadinya bisa dilakukan di berbagai lokasi di Indonesia, kini terus bergeser ke arah timur, menuju ke wilayah Papua dan sekitarnya. Salah satunya adalah perairan Raja Ampat yang memiliki kekayaan hayati yang sangat tinggi di dunia dan menjadi bagian dari Segitiga Terumbu Karang Dunia. Dengan siklus kelahiran sekali dalam setiap dua hingga tiga tahun, tekanan perburuan ini semakin membuat populasi hiu tertekan di kawasan Timur Indonesia.
Lalu bagaimana menekan perburuan hiu di Indonesia? Belajar dari Raja Ampat, nampaknya ekowisata yang meningkatkan perekonomian lokal bisa menjadi sebuah jawaban. Salah satunya adalah pembentukan Misool Eco Resort yang dilakukan oleh Andrew, Marit Miners dan Thorben NIemann, yang tidak hanya menjadi tujuan wisata belaka namun juga sebuah model konservasi, keberlanjutan dan keramahan warga lokal. Mereka pun mulai meninggalkan kebiasaan buruk dengan melakukan pemboman ikan, penangapan hiu, karena memiliki sumber pendapatan alternatif yang lebih menguntungkan. Karena lagi-lagi, nelayan tidak pernah diuntungkan dengan kejahatan lingkungan, hanya pihak tertentu yang menikmati tanpa memikirkan keberlangsungan sumber daya alam yang masih tersisa.
Sumber :http://www.mongabay.co.id/2012/10/06/indonesia-surga-kawasan-legal-bagi-perburuan-sirip-hiu/#ixzz291jq5Rog
